Di Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Negara kita menggunakan perencanaan yang terpusat seperti halnya sistem ekonomi komando, namun pengalokasian sumber daya tetap diserahkan kepada kekuatan pasar. Penguasaan aset juga dibedakan berdasarkan kepentingannya. Untuk faktor produksi yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak dikuasai oleh negara, sedangkan untuk faktor produksi yang tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak boleh dimiliki oleh swasta ( perorangan ).
·
Keadaan
Perekonomian Indonesia Sebelum Orde Baru
Pada masa ini, sistem
ekonomi Indonesia ditujukan pada pembangunan dalam segala bidang namun dalam
kenyataannya perekonomian Indonesia malah semakin parah karen KKN. Setelah kemerdekaan
kondisi perekonomian Indonesia sangat buruk, terjadi inflasi yang sangat
tinggi. Dan dalam perkembangan pada masa sistem ekonomi orde lama terdiri dari
3 perkembangan masa yaitu :
1. Masa Pasca
Kemerdekaan ( 1945-1950 )
Pada masa awal kemerdekaan
keadaan ekonomi dan keuangan sangat buruk, yang disebabkan oleh :
> Inflasi yang
sangat tinggi, terjadi inflasi yang sangat tinggi karena ada 3 mata uang yang
berlaku di Indonesia yaitu De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
> Panglima AFNEI (
Allied forces for Netherlands east indies ) mengumumkan berlakunya uang NICA di
daerah-daerah yang dikuasai sekutu.
> Dan pada bulan
oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yaitu ORI (
Oeang Republic Indonesia ) sebagai pengganti uang jepang.
=> Adapun usaha yang
dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, ialah :
- Program Pinjaman
Nasional
Dilaksanakan oleh
menteri keuangan Ir.Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan
juli 1946.
-Upaya menembus blokade
dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta
Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura
dan Malaysia.
- Konferensi Ekonomi
Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam
menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi
dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.
- Pembentukan Planning
Board (Badan Perancang Ekonomi ) 19 januari 1947.
- Rekonstruksi dan
Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera ) 1948, mengalihkan tenaga bekas
angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
2. Masa Demokrasi
Liberal (1950-1957)
Masa demokrasi liberal
adalah masa dimana dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori
mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha
pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi,
terutama pengusaha China. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
3. Masa Demokrasi
Terpimpin ( 1959-1967 )
Sebagai akibat dari
dekrit presiden 5 juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (
segala-galanya diatur oleh pemerintah ) . dengan sistem ini, diharapkan akan
membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan
ekonomi ( Mazhab Sosialisme ). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang
diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia.
Kesimpulannya pada masa
sebelum orde baru ini terjadinya inflasi yang sangat tinggi dan juga
dikarenakan adanya mata uang yang beredar dimasyarakat Indonesia sangat banyak.
Dan disamping itu juga keadaan Indonesia pada saat itu juga adanya penjajahan
dari negara asing jadinya perekonomian Indonesia sangat terpuruk.
·
Keadaan
Perekonomian Indonesia pada saat Demokrasi Ekonomi
Demokrasi Ekonomi biasa
juga disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila ( SEP ). Sistem ekonomi pancasila
mengambil beberapa kelebihan serta berusaha mengurangi kelemahan dari sistem
ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Negara menguasai dan mengatur aset atau
faktor produksi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat ( contoh :
pelabuhan, air minum , listrik , kereta api ), namun sektor swasta juga diberi
kesempatan berusaha dibidang lain yang tidak dikuasai pemerintah.
Dasar dari Sistem
Ekonomi Pancasila adalah UUD 1945 Pasal 33 yang memuat ayat-ayat sebagai
berikut :
- Ayat (1) Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan.
- Ayat (2) Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
- Ayat (3) Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Ayat (4) Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
Berdasarkan UUD 1945,
bentuk usaha yang memilih ikatan kekeluargaan dan paling sesuai dengan
masyarakat Indonesia ialah koperasi. Namun, tidak berarti bahwa semua usaha di
Indonesia harus dijalankan dalam bentuk koperasi. Begitu juga dengan bidang
yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak, tidak harus
selalu dikuasai oleh negara, sekarang sudah mulai dikelola sebagian oleh
swasta.
> Ciri Ekonomi
Pancasila :
1. Peranan negara tetap
penting meskipun tidak terlalu besar, seperti dalam perekonomian komando.
Seperti halnya peranan negara, peranan swasta juga cukup besar meskipun tidak
terlalu mendominasi, seperti halnya di perekonomian liberal. Sistem Ekonomi
Pancasila menyeimbangkan antara peranan swasta dan peranan pemerintah sehingga
masing-masing dapat maju dan berkembang.
2. Sistem ekonomi
tidak di dominasi dengan buruh ( seperti sosialis ) maupun modal ( seperti
kapitalis ) melainkan didasarkan atas asa kekeluargaan.
3. Produksi dikerjakan
oleh semua pihak dengan diawasi anggota masyarakat.
4. Negara menguasai
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk
menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya.
Jadi, dalam sistem
Ekonomi Pancasila harus dihindarkan sistem ekonomi liberal yang bebas maupun
sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi yang liberal akan menyebabkan eksploitasi
atau pemerasan kepada manusia. Selain itu, dapat memunculkan persaingan yang
tidak sehat, seperti monopoli atau pemusatan kegiatan ekonomi hanya pada
kelompok masyarakat tertentu saja. Sebaliknya, sistem komando akan mematikan
sektor swasta karena peran negara yang terlalu besar.
PEREKONOMIAN INDONESIA
PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH ORDE BARU
·
Keadaan
Ekonomi pada masa Orde Baru
-
Supersemar merupakan surat perintah yang dikeluarkan pada tanggal 11 maret
1966. Surat peritah itu dibuat oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.
-
Untuk memulihkan keadaan setelah peristiwa G 30 S/PKI pemerintah membuat
surat perintah sebelas maret yang dikenal dengan istilah Supersemar.
-
Pada masa Orde Baru , pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menata
kehidupan masyarakat.
-
Dengan pembangunan tersebut , tercapai kemajuan dalam berbagai bidang.
-
Namun keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan fondasi yang kokoh.
-
Akibatnya ketika diterpa krisis moneter , ekonomi Indonesia mudah rapuh.
-
Dan Supersemar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru.
-
Penerapan ekonomi terpimpin pada masa orde lama ternyata telah
menyebabkan perekonomian Indonesia sangat buruk.
-
Pada masa Orde Baru pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang,
seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan rakyat, politik, dan pertahanan
keamanan. Langkah pertama yang diambil ialah dengan merencanakan program
perbaikan yaitu program : [1]penyelamatan [2]stabilitas dan rehabilitas [3]pembangunan.
-
Sesuai dengan Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966, pemerintah memproritaskan pada
pencukupan sandang dan pangan , pengendalian inflasi, rehabilitasi prasarana
ekonomi, dan peningkatan ekspor.
-
Pada masa Orde Baru pertanian adalah basis perokonomian Indonesia.
-
Dengan mengandalkan devisa dari ekspor, kredit luar negeri , dan badan keuangan
internasional IMF perekonomian Indonesia mencapai kemajuan..
-
Namun pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi
yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi Indonesia tidak mampu
bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dengan fondasi yang rapuh
Jadi kesimpulannya pada
masa Orde Baru perekonomian Indonesia sangat rapuh karena pertumbuhan ekonomi
tidak dibarengi dengan landasan ekonomi yang mantap. Hal itu mengakibatkan pada
krisis ekonomi dunia ekonomi Indonesia tidak mampu bertahan sebab fondasi
ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh.
·
Perekonomian
Indonesia Setelah Orde Baru
Iklim kebangsaan setelah
Orde Baru menunjukan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk memulai
dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia.
Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai periode
1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat
sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang
telah tersirat dalm UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan
sistem Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan
ekonomi selanjutnya.
Awal Orde Baru di warnai
dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan hampir diseluruh sektor kehidupan,
tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk :
> Membersihkan
segala aspek kehidupan dari sisa-sisa paham dan sistem perekonomian yang lama.
> Menurunkan dan
mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat
terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.
=> Tercatat Bahwa :
- Tingkat inflasi tahun
1966 sebesar 650%
- Tingkat inflasi tahun
1967 sebesar 120%
- Tingkat inflasi tahun
1968 sebesar 85%
- Tingkat inflasi tahun
1969 sebesar 9,9%
Dari data diatas menjadi
jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPALITA 1) baru dimulai
pada tahun 1969.
