Topik : Hukum-Hukum
yang Mengatur Hubungan antara Tenaga Kerja dan Manajer (Kompensasi)
Hubungan antara tenaga
kerja dengan manajer memiliki ketetapan tertentu, atau yang biasa disebut
dengan hukum. Hukum yang mengatur hubungan tenaga kerja dengan manajer adalah
sebagai berikut :
1. Closed Shop Agreement
Hukum yang hanya
berlaku bagi pekerja yang telah bergabung menjadi serikat (persatuan) dan tidak
menyangkut pekerja yang belum menjadi anggota.
2. Union Shop Agreement
Hukum yang mewajibkan
para pekerja untuk menjadi anggota serikat dalam kurun waktu tertentu sampai
pada masa tertentu.
3. Open Shop Agreement
Hukum yang memberikan
kebebasan, memberikan pilihan kepada pekerja untuk menjadi anggota serikat
kerja. Jadi tidak ada suatu paksaan dan keharusan untuk menjadi anggota
perserikatan.
Terdapat beberapa
Undang-Undang yang mengatur tentang Pekerja atau Serikat Buruh, diantaranya
ialah :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
1. Menimbang
Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran
baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
merupakan hak setiap warga Negara
2. Mengingat
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
3. Menetapkan
UNDANG-UNDANG TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk
dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung
jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
BAB II
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN
Pasal 3
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab.
Pasal 4
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan,
serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Pegawai negeri sipil
mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar